Pembahasan Implementasi MoA Universitas Jenderal Achmad Yani dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pembahasan Implementasi MoA Universitas Jenderal Achmad Yani dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

(Humas Unjani) – Pada hari Jumat (09/04/21) telah dilaksanakan kegiatan Pembahasan Implementasi MoA yang di laksanakan di Ruang Rapat Rektorat. Kegiatan dihadiri oleh Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL..M., Ph.D., para Wakil Rektor I, II, dan III, dan juga dihadiri oleh Dekan Fakultas di Universitas Jenderal Achmad Yani. Tidak lupa juga kegiatan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama, Zahermann Muabezi, S.H. dari BNPB.

Kegiatan diawali oleh sambutan Rektor UNJANI,“Kami Universitas Jenderal Achmad Yani akan mendidik para mahasiswa dengan disiplin yang tinggi sesuai dengan universitas kami TNI Angkatan Darat. Mahasiswa harus punya opsi setelah lulus apakah akan masuk TNI/POLRI, atau mungkin masuk di institusi sipil yang membutuhkan lulusan yang memiliki disiplin yang tinggi seperti BNPB ini.” ucap Rektor.  Kemudian Rektor menambahkan, “Harapan saya, kita dapat embangun suatu sinergi, dimana kami universitas memiliki dosen dosen yang memiliki inovasi, punya pemikiran yang  mudah mudahan bisa dikerjasamakan dan aplikatif dalam penanggulangan bencana. Kami juga punya mahasiswa dan tenaga kependidikan yang sangat aktif ketika ada bencana yang dialami oleh berbagai wilayah di Indonesia.”

Rektor mengharapkan kerjasama ini Universitas Jenderal Achmad Yani bisa difasilitasi dengan berbagai keterampilan berkaitan dengan kebencanaan. UNJANI berkomitmen menjadi yang terdepan Ketika BNPB menginginkan sejumlah relawan berkaitan dengan kebencanaan. Dan kami siap di mobilisasi. Mudah mudahan keberadaan Universitas Jenderal Achmad Yani benar benar memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui BNPB.

Lalu  kegiatan  dilanjutkan  dengan  pemaparan  dari  BNPB  yang  diwakili  oleh  Kepala  Biro Hukum,  Organisasi  dan  Kerjasama,  Zahermann  Muabezi,  S.H.  “Undang  Undang Penanggulangan  bencana  yang  sekarang  ini  menjadi  UU  No.24  Tahun  2007-2019,  DPR memandang  sudah  saatnya  rancangan  Undang  Undang  ini  di  revisi.  Maksud  revisi  adalah penguatan pada 3 hal tahapan bencanana, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.”  Kemudian Kabiro  Hukum  BNPB  Zahermann menambahkan,  “Pada  tahap  pra  bencana  ada namanya  mitigasi,  rehabilitasi,  dan  sosialisasi.  Disini  kita  ditangani  oleh  dua  kedeputian, kedeputian sistem dan strategi, dan kedeputian pencegahan, sedangkan deputi penanganaan darurat sekarang pasca bencana , istilahnya ada siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.  Nanti  ada  kaitannya  memudahkan  dalam  pengunaan  dana  siap  pakai.  Sedangkan rehabilitasi  lebih  cenderung  kepada  pemulihan  mental  korban,  dan  rekonsentruksi  adalah pembangunan kembali fisik yang telah rusak. Bisa dilakukan lebih baik jika tersedia logistik dan peralatan.”

“Sebenarnya  naskah  ini  lebih  dari  10  tahun  tertunda,  karena  konsentrasi  terhadap  covid, insyaallah sebelum lebaran nanti bisa terselesaikan”. ucap Kabiro Hukum BNPB. Kegiatan Pembahasan Implementasi MoA berlangsung dengan baik sampai dengan selesai. Dan para tamu mengharapkan kerjasama ini dapat segara terlaksana antara Universitas Jenderal Achmad Yani dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Penulis: Thalitha Aulya Putri Andany, Ilmu Pemerintahan 18

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *