Kupas Proses Urgensi Revisi PP 109/2012, Universitas Jenderal A. Yani Mengadakan Webinar

Kupas Proses Urgensi Revisi PP 109/2012, Universitas Jenderal A. Yani Mengadakan Webinar

(Humas Unjani) – Pada Kamis (21/10/2021) Universitas Jenderal A. Yani mengadakan webinar ‘Mengupas Proses Pembentukan Kebijakan Dalam Menentukan Langkah Strategis Pemerintah, Studi Kasus Urgensi Revisi PP 109/2012’. Acara bertempat di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Jenderal A. Yani serta Zoom Meeting dan LIVE Streaming pada kanal YouTube UNJANI OFFICIAL.

Acara dimulai dengan laporan dari I Wayan Aditya Harikesa, S.IP., M.Si. selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar. Dalam laporannya, PP 109/2012 menjadi sebuah polemik di kedua belah pihak, baik pemerintah maupun stakeholder yang terkena dampaknya secara langsung. Wayan juga mengatakan bahwa Universitas Jenderal A. Yani merasa sangat beruntung dapat dipercaya sebagai tempat berlangsungnya pertemuan akademis yang membahas tema langkah srategis pemerintah, studi kasus urgensi revisi PP 109/2012. Webinar ini menghadirkan para narasumber di bidangnya dan penanggap yang akan menanggapi. Webinar ini juga terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 760 peserta dari seluruh Indonesia yang terbagi dari berbagai latar belakang dan daerah.

Selanjutnya acara secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Jenderal A. Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. dan menghadirkan narasumber serta penanggap pada bidangnya, yaitu Dr. Roberia, S.H., M.H. (Plt. Dir. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham), Trikawan Jati Iswono, S.E. (Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal dan Pengendalian Aset, Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet), serta Dr. Riant Nugroho (Dosen dan Ahli Kebijakan Publik Universitas Jenderal A. Yani). Acara ini juga dipandu oleh Gaib Maruto Sigit selaku Pemimpin Redaksi Trijaya Network.

Dalam sambutan pembukanya, Rektor Universitas Jenderal A. Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. menyampaikan bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) ini sangat menopang kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, dari Industri Hasil Tembakau (IHT) ini terdapat dampak negatifnya, yaitu kesehatan. Terkait IHT, pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan sudah diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 dan terkait kesehatan telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009. PP Nomor 109 Tahun 2012 ini sudah baik mengatur secara seimbang antara concern kesehatan, IHT, perekonomian nasional, dan terbukanya lapangan kerja, sehingga tidak perlu untuk direvisi. “Tetapi, karena Indonesia dianggap kurang kompeten dan kurang merespon apa yang terjadi di luar negeri, sehingga pemerintah didorong untuk meratifikasi sebuah perjanjian nasional, yaitu FCTC. Namun setelah mengutip dari Pak Presiden bahwa kita tidak mau hanya sekedar ikut-ikutan trend, kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional Indonesia,” ujar Rektor Hikmahanto.

Rektor juga menekankan bahwa dengan membiarkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing turun ke Indonesia merupakan bentuk intervensi. Tidak boleh ada satu pihak pun yang mengintervensi negara dalam pembuatan kebijakan, biarkan pemerintah membuat kebijakannya secara mandiri.

Masuk ke penanggap pertama, yaitu Trikawan Jati Iswono, S.E. menyampaikan terkait arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui pembudayaan perilaku hidup sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, salah satunya denganpenurunan prevalensi merokok. Target dalam RPJMN 2020-2024 terkait prevalensi rokok. Prevalensi merokok pada usia anak dan remaja (<18 tahun) turun dari 9,1% menjadi 8,7% pada 2024.Untuk mencapai target, paling tidak dibagi menjadi dua kebijakan, yaitu fiskal dan nonfiskal. Dalam kebijakan fiskal, terdapat tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Terkait kontribusi CHT ini, pada APBN 2020 total realisasi pendapatan cukai mencapai Rp185,9 Triliun dan kontribusi IHT pada ekspor 2020 sebesar USD 864 juta. Meskipun dalam masa pandemic, hasil ekspor tembakau terhitung besar.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Riant Nugroho menyampaikan terkait membangun kebijakan yang bertanggung-jawab pada publik. Kebijakan yang bertanggung-jawab adalah kebijakan yang transparan. Salah satunya dalam hal evaluasi. “Jika evaluasi kebijakan itu belum ada, dapat disebut sebagai kejahatan kebijakan,” tutur Dr. Riant. Beliau juga menyampaikan bahwa ada dua jenis korupsi yang berbahaya, korupsi keuangan dan korupsi kebijakan. Apabila Indonesia mau membuat kebijakan, harus cocok dengan janji kemerdekaan.

Penyampaian materi ditutup oleh Dr. Roberia, S.H., M.H. yang menyampaikan dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Dalam pembentukan peraturan pemerintah, terdapat 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, penetapan, perundangan, dan penyebarluasan. Untuk terbentuknya peraturan pemerintah yang baik, tidak bisa meloncati tahapan-tahapan tersebut. Sedangkan, dinamika PP perlu direvisi atau tidaknya, sesuai dengan pembahasan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan.

Terkait hal di atas, peran stakeholder dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan. Sehingga, pembuatan PP pun menjadi transparan ke semua pihak. Dan terkait urgensi revisi PP Nomor 109 Tahun 2012, dirasa tidak perlu karena sudah baik mengatur secara seimbang antara concern kesehatan, IHT, perekonomian nasional, dan terbukanya lapangan kerja.

Setelah penyampaian seluruh materi, terdapat sesi tanya-jawab antara peserta dan pemateri. Peserta sangat antusias serta acara berjalan dengan interaktif. Acara yang berlangsung selama 2 jam ditutup dan diakhiri dengan menyanyikan Lagu Bagimu Negeri.

 

Penulis: Salsabyla Fitrian Shidiq (Farmasi 2019)

Editor: M. Ismail

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *