FISIP Universitas Jenderal A. Yani Laksanakan Pengmas Pelatihan Tata Kelola Desa

FISIP Universitas Jenderal A. Yani Laksanakan Pengmas Pelatihan Tata Kelola Desa

 Universitas Jenderal A. Yani – Guna meningkatkan mutu Kepala Desa, FISIP Universitas Jenderal A. Yani bekerjasama dengan LPPM Universitas Jenderal A. Yani melaksanakan pelatihan tata kelola desa. Pelatihan ini mengangkat judul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep Smart Village Governmentdi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Acara dilaksanakan pada Selasa (12/7) di Aula Gedung Jenderal TNI Mulyono FISIP dan dikhususkan untuk para Kepala Desa di wilayah Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (Pengmas) yang diketuai oleh Dekan FISIP, Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si., dan Wakil Dekan III FISIP, Dr. Agustina Setiawan, S.IP., M.Si.

Pada kesempatan ini, terdapat tiga pembicara yang diundang oleh FISIP. Ketiganya yaitu Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. (Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat), Drs. Rambey SP., M.Si. (Kabid Administrasi Desa DPMD Kabupaten Bandung Barat), dan Yessi Samsiah, S.STP. (Kabid Penataan Desa DPMD Kabupaten Bandung).

Pelatihan yang dilaksanakan oleh FISIP Universitas Jenderal A. Yani merupakan implementasi kerjasama yang telah ditandatangani oleh APDESI. Melansir dari jurnal1.id, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Bandung, Deddy Bram menjelaskan bahwa instruksi ini dari Bupati namun kita membuat langkah terobosan agar para kades yang belum memiliki gelar akademik mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

“Awalnya kita berusaha membuka kerjasama dengan berbagai universitas akan tetapi Unjani yang bisa memberikan kesempatan terkait program kuliah kepala desa, dan kuliah ini hanya satu tahun dimulai bulan September 2022 sehingga diharapkan tahun 2023 kades sudah menyandang gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan,” ungkap Deddy.

Masih menurut Deddy, “Kita APDESI Kabupaten Bandung sudah melakukan penandatanganan Mou dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani yang merupakan legal standing terkait program kerjasama ini, selain itu hal ini juga harus di dukung oleh Peraturan Bupati Kabupaten Bandung, agar menjadi landasan bagi internal pemerintah.”

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FISIP dengan beberapa desa terkait pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan secara simbolis.

 

Editor: M. Ismail

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *